GemaNusantaraNews.com,Palembang, 08 Juli 2025 — Dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi daerah dan mengendalikan laju inflasi, Bupati OKU Timur, Ir. H. Lanosin, M.T., M.M., menghadiri Rapat Koordinasi Capacity Building and High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sumatra Selatan. Acara strategis ini diselenggarakan di Ballroom Hotel Novotel Palembang pada Selasa, 8 Juli 2025.
Rapat koordinasi tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Drs. H. Edwar Chandra, M.H., dan turut dihadiri oleh para kepala daerah dari seluruh kabupaten dan kota se-Sumsel. Kegiatan ini menjadi ruang koordinasi penting dalam menyelaraskan langkah antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kestabilan inflasi serta memperkuat sinergi kelembagaan TPID dan TP2DD.
Dalam paparannya, Sekda Sumsel menyampaikan bahwa tingkat inflasi Sumatera Selatan pada bulan Juni 2025 mencapai 2,44% (year on year), tertinggi di antara provinsi-provinsi di Sumatera. Meskipun masih dalam batas aman, angka tersebut menjadi sinyal penting agar seluruh daerah meningkatkan kewaspadaan dan mempercepat penanganan isu-isu pengendalian harga di lapangan.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel, Mohammad Wahyu Yulianto, turut menyampaikan proyeksi inflasi hingga akhir 2025, disertai analisis faktor-faktor penyebab utama. Selain itu, Kepala Stasiun Klimatologi Sumsel, Wan Dayantolis, memaparkan risiko cuaca ekstrem dan potensi bencana alam yang berpotensi mengganggu pasokan bahan pangan pokok, khususnya menjelang musim hujan.
Perwakilan dari Kementerian Koordinator Perekonomian RI juga menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menekankan bahwa upaya pengendalian inflasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi harus berdampak langsung pada kestabilan harga yang dirasakan masyarakat.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel, Duddy Adiya, menyebutkan bahwa meski pertumbuhan ekonomi Sumsel masih di atas rata-rata nasional, ketergantungan pada sektor pertanian membuat provinsi ini rentan terhadap dinamika iklim. Oleh karena itu, kebijakan pengendalian inflasi harus responsif terhadap faktor cuaca dan gangguan distribusi.
Bupati OKU Timur, Enos, menyampaikan komitmennya untuk terus menyelaraskan kebijakan daerah dengan kebijakan nasional, demi menjaga kestabilan harga dan menjamin ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat. Menurutnya, koordinasi seperti ini sangat penting agar Pemkab tidak hanya reaktif, tetapi proaktif dalam menjaga daya beli masyarakat.
“Melalui forum ini, kami berharap solusi dan rekomendasi yang dibahas bisa langsung diterapkan di daerah, terutama di OKU Timur. Tujuannya jelas, agar masyarakat tidak terbebani oleh lonjakan harga dan roda perekonomian tetap bergerak stabil,” ujar Bupati Enos mengakhiri keterangannya.
(GNN – CAHYA PRABU)
