GemaNusantaraNews.com,Jambi, 30 Juli 2025 – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., menyampaikan tanggapan resmi pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Penyampaian tersebut berlangsung dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Jambi pada Selasa (29/07/2025).
Dalam pembukaannya, Gubernur Al Haris menyampaikan apresiasi atas pengakuan DPRD terhadap pencapaian Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) selama 13 tahun berturut-turut. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolaboratif lintas sektor dan diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja pemerintahan ke depan. Ia juga mengapresiasi masukan, saran, serta pertanyaan dari fraksi-fraksi yang dinilai konstruktif.
Menjawab pertanyaan Fraksi Demokrat, Gubernur menyoroti pengembangan Program PRO JAMBI yang merupakan penyempurnaan dari Program DUMISAKE. Program ini menyasar masyarakat desa dengan peningkatan sasaran seperti pelatihan keterampilan bagi generasi muda, pemberian insentif bagi Babinsa dan Bhabinkamtibmas, serta skema kredit murah 2% untuk petani, nelayan, dan pedagang. Upaya tersebut ditujukan untuk mendongkrak daya saing serta mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi.
Dalam hal pembangunan infrastruktur, Al Haris menyebut bahwa pemerintah mengadopsi pendekatan inovatif untuk menyiasati keterbatasan anggaran. Dokumen RPJMD mengatur fokus pembangunan berdasarkan keunggulan wilayah, disertai perencanaan pembangunan jalan, tanggul, dan infrastruktur dasar lainnya. Pemerintah juga mengedepankan sinergi dengan kabupaten/kota untuk memastikan pembangunan berjalan optimal sesuai kewenangan masing-masing.
Terkait realisasi pendapatan 2024, Gubernur menjelaskan bahwa secara nominal pendapatan meningkat dibanding 2023. Namun persentase pencapaiannya menurun akibat belum diterimanya deviden dari pengelolaan PI 10%, tidak tersedianya dana idle untuk bunga deposito, dan tertundanya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Di sisi lain, realisasi belanja tahun 2024 mencapai 4,7 triliun rupiah atau 90,41%, dengan fokus belanja pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
Gubernur juga menyinggung komitmen peningkatan kemantapan jalan provinsi sebagai prioritas dalam RPJMD. Termasuk penanganan Jalan Padang Lamo dan upaya kolaboratif seperti pengusulan pembangunan beton penyangga tebing di Lubuk Landai ke BNPB serta pelebaran Jalan Nasional PTPN 6 yang masih dalam proses izin pinjam pakai kawasan HGU. Pemerintah juga mendorong sinergi untuk pembangunan jalan evakuasi bencana yang memerlukan izin dari Kementerian Kehutanan dan UNESCO.
Lebih jauh, Al Haris menegaskan komitmen untuk peningkatan status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi hingga jalan nasional, serta pembangunan Jalan Tol Jambi–Rengat sebagai lanjutan Tol Jambi–Betung. Selain itu, upaya integrasi konektivitas melalui jalur kereta api Sumatera juga terus didorong. Semua ini tertuang dalam arah kebijakan pembangunan jangka menengah provinsi Jambi 2025–2029.
Sebagai penutup, Gubernur menguraikan bahwa pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi sekolah telah dimasukkan ke dalam program pengelolaan pendidikan dalam RPJMD dan lebih rinci dijabarkan dalam Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Terkait pengelolaan aset daerah, realisasi pemanfaatan BMD tahun 2024 mencapai Rp2,14 miliar, sementara pengelolaan Hotel Ratu saat ini masih dalam masa transisi menunggu proses lelang pihak pengelola baru.
(GNN – APRIANDI)
