GemaNusantaraNews.com,Kuala Betara Tanjung Jabung Barat – Proyek rehabilitasi halte sungai yang berlokasi di kawasan Sungai Kuala Indah, Kecamatan Kuala Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), menuai kritik dari warga setempat. Mereka mempertanyakan efektivitas dan transparansi pengerjaan proyek yang dinilai belum memenuhi harapan masyarakat.
Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengatakan, sejak awal pihak pelaksana proyek menjanjikan akan memperbaiki bagian halte yang rusak dan hancur. Namun dalam kenyataannya, tidak terlihat perubahan signifikan. “Katanya yang rusak akan dibaguskan, tapi sampai sekarang belum tampak, alasan mereka masih dalam proses,” ujarnya menirukan keterangan dari pihak kontraktor.
Menurut sumber tersebut, sejauh pengamatannya, pekerjaan yang telah dilakukan hanya sebatas pengecatan dan penggantian atap seng. Sementara perbaikan pada bagian halte yang dianggap krusial belum terlihat. “Kalau pekerjaan lain belum kami lihat,” tambahnya.
Ia juga menyoroti bahwa halte sungai tersebut terkesan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Lokasi dan desain halte dinilai tidak memperhatikan kenyamanan serta aksesibilitas pengguna, sehingga dikhawatirkan tidak efektif dalam mendukung mobilitas warga.
Kritik lain yang muncul dari masyarakat adalah ketiadaan informasi anggaran pada papan proyek. Warga menduga hal ini sengaja dilakukan pihak rekanan guna menghindari pengawasan publik. “Kami khawatir tanpa transparansi, proyek ini rawan penyimpangan,” tegas sumber tersebut.
Data yang berhasil dihimpun menyebutkan bahwa proyek rehabilitasi halte sungai di Kuala Indah menelan anggaran sebesar Rp 637 juta, bersumber dari APBD murni Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025, melalui DPA kegiatan Dinas Perhubungan Tanjabbar.
Proyek ini dikerjakan oleh CV Prima Indo Konstruksi, sebagaimana tertera dalam papan informasi proyek yang terpasang di lokasi. Namun begitu, warga menilai keterbukaan informasi yang minim menyulitkan proses pengawasan masyarakat terhadap kualitas pekerjaan.
Masyarakat berharap agar pihak terkait, baik dari Dinas Perhubungan maupun pemerintah daerah, segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek ini. Transparansi dan keterlibatan warga dinilai penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan kebutuhan dan aturan.
(GNN – APRIANDI)
