Jambi,Gemanusantaranews.com –
Dalam gelombang tekanan yang terus menguat terhadap penuntasan kasus korupsi,Aliansi Pemuda Peduli Jambi (APPJ) memulai aksi unjuk rasa dua hari beruntun untuk mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusut dugaan suap dalam pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2024-2029. Aksi pertama telah digelar secara damai di depan Kantor Gubernur Jambi pada Kamis (30/10/2025), yang sengaja dipilih bertepatan dengan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda untuk menyoroti komitmen generasi muda terhadap integritas bangsa.
Koordinator APPJ,dalam pernyataannya di tengah aksi, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk konkret kepedulian pemuda terhadap marwah demokrasi yang ternoda. “Kami menilai dugaan praktik suap dalam pemilihan pimpinan DPD RI merupakan pengkhianatan terhadap amanah rakyat. KPK harus segera menindaklanjuti laporan dan menegakkan keadilan tanpa pandang bulu,” tegas salah satu perwakilan APPJ. Mereka menekankan bahwa kasus ini adalah ujian bagi kredibilitas KPK dan lembaga perwakilan rakyat.
Lebih jauh,APPJ merinci bahwa penyelesaian kasus dugaan suap di tingkat tinggi ini sangat penting untuk memulihkan kepercayaan publik yang terkikis terhadap lembaga legislatif. Mereka menekankan bahwa proses politik Indonesia harus berjalan bersih, bebas dari segala bentuk praktik transaksional yang mengubur cita-cita reformasi. Pemuda Jambi ini khawatir, jika dibiarkan, praktik ini akan menjadi preseden buruk dan mengakar sebagai budaya baru dalam politik Indonesia.
Aksi di Jambi ini bukanlah sebuah gerakan yang terisolasi.Aktivis Muda Nasional, Muhammad Fithrat Irfan, disebut-sebut sebagai figur sentral yang mengkonsolidasikan dukungan dari berbagai daerah. Gelombang tekanan yang sama telah mengalir dan direspons oleh kelompok pemuda dari Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Barat, membentuk sebuah jaringan advokasi nasional yang menuntut transparansi dan keadilan dalam kasus yang sama.
Tidak hanya menyoroti KPK,aksi ini juga secara khusus menyasar Pemerintah Provinsi Jambi. Para pengunjuk rasa menuntut pemerintah daerah untuk tidak abai terhadap isu transparansi dan akuntabilitas. “Kami meminta Gubernur Jambi turut mendorong KPK untuk menuntaskan kasus ini. Jambi tidak boleh menjadi wilayah yang diam terhadap ketidakadilan,” tambah pernyataan APPJ, menegaskan bahwa peran pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola yang bersih adalah sebuah keharusan, bukan sekadar retorika.
Melalui pernyataan pendukungnya,Muhammad Fithrat Irfan, gerakan ini juga menyampaikan kritik lebih luas terhadap kinerja penegakan hukum KPK. Dicatat bahwa banyak laporan korupsi yang masuk ke gedung KPK tidak kunjung tuntas, termasuk selain kasus DPD RI, adalah kasus Korupsi Dana Haji dan Korupsi Kereta Cepat Whoosh. Hal ini, menurut mereka, menunjukkan perlunya dorongan ekstra dari masyarakat agar KPK bekerja lebih optimal.
Memanfaatkan momentum strategis dimana KPK RI direncanakan berkunjung ke Jambi,APPJ telah menyiapkan strategi eskalasi. Mereka mengumumkan akan melanjutkan aksinya pada Jumat (31/10/2025) dengan mengerahkan jumlah massa yang lebih besar. Rencana ini menunjukkan keseriusan dan komitmen mereka untuk terus menjaga tekanan hingga tindakan nyata dari aparat penegak hukum terlihat.
Pada akhir pernyataannya,APPJ menegaskan bahwa perjuangan ini melampaui sekadar aksi politik sesaat. Bagi mereka, ini adalah bentuk tanggung jawab moral generasi muda untuk memastikan Jambi dan Indonesia merdeka dari praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. “Kami hanya ingin satu hal: keadilan ditegakkan, agar rakyat Jambi tak lagi dirugikan oleh permainan elite,” tutup pernyataan resmi mereka, mengakhiri aksi hari pertama dengan tekad yang bulat untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas.(gnn – Supriyadi).
