Bupati Enos Buka Workshop Evaluasi Keuangan Desa, Tegaskan Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas

GemaNusantaraNews.com,OKU Timur – Pemerintah Kabupaten OKU Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menyelenggarakan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang secara resmi dibuka oleh Bupati OKU Timur, Ir. H. Lanosin, S.T., M.T., M.M., pada Jumat (08/08/2025) di Balai Rakyat Setda OKU Timur.

Workshop ini diinisiasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan, dan menghadirkan narasumber dari berbagai instansi strategis, di antaranya Anggota DPR RI Komisi XI H. Bertu Merlas, S.T., Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Sumsel Rahmadi Murwanto, dan Kepala Perwakilan BPKP Sumsel Supriyadi, S.E., M.M.

Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa Enos menyampaikan harapannya agar workshop dengan tema “Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam rangka Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dapat menjadi momentum penting bagi aparatur desa untuk meningkatkan tata kelola keuangan dan pembangunan desa secara profesional.

Baca juga :  Polwan OKU Taklukkan Sasaran: Raih Juara 2 Kejuaraan Menembak Kapolda SUMSEL CUP 2025

Bupati Enos menekankan bahwa evaluasi pengelolaan keuangan desa adalah bagian penting dari proses akuntabilitas dan transparansi publik. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara tepat sasaran dan benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, kegiatan evaluasi seperti ini akan sangat membantu dalam mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lapangan. “Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar perbaikan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban keuangan dan pembangunan di desa,” ujarnya.

Baca juga :  Dua Ribu Rupiah yang Mengguncang Langkat: Polsek Tanjung Pura Tancap Gas Pemberantasan Pungli hingga ke Akar-Akar

Enos juga menyampaikan rasa bangganya karena pada hari yang sama, Kabupaten OKU Timur kembali memperoleh penghargaan Kabupaten Layak Anak tingkat nasional, yang menurutnya menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam sesi paparan, H. Bertu Merlas menegaskan bahwa Komisi XI DPR RI memiliki tugas penting dalam pengawasan dana desa. Ia berharap workshop ini dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal transparansi anggaran dan penguatan kapasitas desa.

Kegiatan ditutup dengan penyerahan plakat cindera mata dari Bupati OKU Timur kepada Kepala BPKP Provinsi Sumatera Selatan. Turut hadir dalam acara ini unsur Forkopimda, Kepala KPPN Baturaja, Kepala Cabang Bank Sumsel Babel, para pejabat OPD, Camat, serta Kepala Desa se-Kabupaten OKU Timur.

Baca juga :  Dari Adu Mulut ke Berjabat Tangan: Kisah Damai Warga Sinar Banten yang Dirajut Kembali oleh Polsek Talang Padang

(GNN – CAHYA PRABU)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *