Langkat, Sumatera Utara,GemaNusantaraNews.com –
Ratusan warga dari Kecamatan Besitang dan sekitarnya menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Langkat, Sumatera Utara, pada Senin (20/4/2026) siang.
Aksi yang berlangsung sekitar pukul 13.00 WIB itu berakhir ricuh ketika massa dengan emosi tinggi merobohkan pintu gerbang kantor bupati.
Peristiwa ini terjadi setelah ketidakpuasan warga terhadap hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) bersama Komisi A DPRD Langkat tidak menemukan titik terang.
Para pengunjuk rasa berasal dari sejumlah wilayah yang sebelumnya terdampak musibah banjir, antara lain Dusun Pantai Kodam, Ras Napal, Kodam Bawah, Daerah Bukit Mas, serta beberapa desa di Kecamatan Besitang dan Brandan Barat.
Mereka menolak hasil Banmus yang dinilai tidak berpihak pada nasib warga korban banjir.
Ketua koordinator lapangan (koordinator) yang enggan disebut namanya menyebutkan bahwa DPRD dianggap mengabaikan tuntutan mendesak terkait pemulihan pascabencana dan ganti rugi.
Kekecewaan warga semakin memuncak saat perwakilan massa yang diterima Komisi A DPRD hanya diberi janji tanpa keputusan konkret.
Merasa dikhianati, puluhan massa kemudian merangsek maju menuju gerbang utama. Dengan tenaga bersama, mereka berhasil merobohkan pintu gerbang besi yang selama itu dijaga ketat.
Aksi ini memicu ketegangan di lokasi, namun aparat yang berjaga memilih untuk tidak melakukan tindakan represif di menit-menit awal demi mencegah jatuhnya korban.
Setelah gerbang roboh, massa sempat masuk hingga ke halaman depan pintu utama Kantor Bupati Langkat.
Mereka berorasi di area tersebut sambil membawa spanduk dan poster berisi kecaman terhadap kinerja DPRD.
Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan sejumlah personel kepolisian yang berjaga hanya bisa membentuk pagar betis untuk membatasi ruang gerak massa.
Situasi di halaman kantor bupati menjadi pusat perhatian warga sekitar yang berkerumun di luar garis polisi.
Untuk menghindari eskalasi konflik yang lebih besar, aparat kepolisian mengambil langkah persuasif dengan berupaya mengawal jalannya aksi agar tetap kondusif dan tidak berujung anarkis lebih luas.
Beberapa perwira kepolisian tampak bernegosiasi langsung dengan perwakilan massa.
Mereka meminta warga untuk menyalurkan aspirasi dengan tertib, sambil berjanji akan menyampaikan tuntutan secara utuh kepada pimpinan daerah.
Pendekatan ini dinilai berhasil meredam amarah massa yang mulai lelah setelah berjam-jam berorasi.
Meskipun sempat terjadi aksi dorong-mendorong antara massa dan aparat, tidak ada laporan korban luka serius atau penangkapan massal dalam insiden ini.
Aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP terus mengimbau warga melalui pengeras suara agar tidak merusak fasilitas publik lebih lanjut.
Beberapa tokoh masyarakat setempat turun tangan membantu menenangkan warganya sendiri, dengan alasan bahwa perusakan gerbang sudah cukup sebagai bentuk protes simbolis.
Hingga berita ini diturunkan pada sore hari, situasi di lokasi dilaporkan mulai berangsur kondusif.
Massa perlahan membubarkan diri setelah aparat memberikan jaminan akan menggelar pertemuan ulang antara warga, DPRD, dan eksekutif dalam waktu 24 jam.
Pengamanan ketat dari aparat gabungan masih diperketat di sekitar Kantor Bupati Langkat untuk mengantisipasi aksi susulan.
Kebersihan area mulai dibersihkan, meskipun pintu gerbang yang roboh masih tergeletak di lokasi.
Belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Langkat maupun DPRD terkait tuntutan warga tersebut.
Namun, sumber internal di lingkungan sekretariat daerah menyebutkan bahwa Bupati Langkat telah memerintahkan jajarannya untuk segera menginventarisasi kerusuhan dan menjadwalkan pertemuan darurat dengan Komisi A DPRD.
Warga berharap janji pertemuan ulang tidak sekadar basa-basi, mengingat kekecewaan yang sudah memuncak hingga merobohkan gerbang kantor bupati.
Peristiwa ini menjadi catatan penting bagi penyelenggara negara bahwa musyawarah yang tidak tuntas dapat berbuah protes keras dari rakyat.(Arifin)
