Tanggamus Lampung, GemaNusantaraNews.com – Belanja advertorial (ADV) media di DPRD Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 dipastikan tidak akan dicairkan secara keseluruhan. Nilai anggaran yang tidak direalisasikan mencapai sekitar Rp5,5 miliar, dari total pagu belanja media sebesar Rp6,7 miliar.
Keputusan ini diumumkan oleh Ketua FBKOP Tanggamus, Rapik Junaidi, setelah mengikuti rapat hearing bersama Komisi I DPRD pada Senin (15/12/2025). Acara di ruang VIP Sekretariat DPRD dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Sekretaris DPRD Andi Darmawan, Kepala Bagian Humas, PPTK belanja media, dan Pengguna Anggaran.
Dalam rapat, tiga poin kesepakatan disepakati. Pertama, peniadaan pembayaran advertorial untuk semua media (cetak harian, mingguan, dan online) tahun 2025, setelah diskusi mengenai indikasi masalah dalam penyaluran anggaran. Kedua, perumusan mekanisme penyaluran anggaran media 2026 secara bersama antara Sekretariat DPRD dan Forum Bersama Ketua Organisasi Pers untuk memastikan keadilan. Ketiga, pembayaran oplah media cetak 2025 masih dalam tahap pembahasan, termasuk jumlah dan jangka waktu pembayaran, dengan keputusan final akan diumumkan Rabu (17/12/2025).
Rapik mengajak jurnalis memantau pelaksanaan kesepakatan, terutama peniadaan advertorial, karena tahapan akhir pencairan berada di ULP/LPSE Setda Tanggamus. FBKOP yang terdiri dari 25 organisasi profesi pers telah mengajukan hearing karena melihat indikasi ketidaktransparansi yang berpotensi menimbulkan ketimpangan antar media.
Beberapa jurnalis menyampaikan kekhawatiran tentang dampak peniadaan advertorial terhadap pendapatan media yang bergantung pada belanja pemerintah. Namun, Rapik menegaskan keputusan ini dibuat demi keadilan dan transparansi, serta mendesak media untuk mencari sumber pendapatan lain.
Sekretaris DPRD Andi Darmawan berjanji akan memfasilitasi semua proses yang disepakati dan memastikan partisipasi penuh dunia pers dalam perumusan mekanisme anggaran 2026. Sampai saat ini, sebagian media memberikan tanggapan positif terhadap upaya peningkatan transparansi, meskipun perlu tahap penyesuaian. Semua pihak menantikan keputusan final mengenai oplah media cetak.(gnn/Putri).
