GemaNusantaraNews.com,Mesuji, 22 Maret 2025 – Ratusan jurnalis dari berbagai organisasi kewartawanan di Kabupaten Mesuji menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Mesuji pada Senin (17/03/2025). Mereka menuntut transparansi dalam kebijakan pemesanan advertorial yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Mesuji. Para jurnalis menilai kebijakan tersebut tidak adil dan merugikan banyak media lokal.
Aksi ini dilakukan setelah muncul dugaan bahwa anggaran advertorial yang seharusnya didistribusikan merata justru diterapkan dengan sistem tebang pilih. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebanyak 48 media telah menerima pesanan advertorial dalam dua tahap. Namun, distribusi pembayaran dinilai tidak transparan. Sebanyak 21 media mendapatkan pembayaran lebih awal, sementara 27 media lainnya baru menerima pembayaran pekan lalu. Selain itu, nominal pembayaran advertorial yang diberikan juga bervariasi, mulai dari Rp10 juta, Rp16 juta, hingga Rp48 juta, tanpa ada kejelasan mengenai dasar perhitungannya.
Dalam aksi tersebut, jurnalis yang tergabung dalam berbagai organisasi mendesak Dinas Kominfo Mesuji untuk menjelaskan dasar pembagian anggaran tersebut. Mereka juga meminta agar pembayaran advertorial dilakukan secara merata sesuai dengan Standar Satuan Harga (SSH) yang telah ditetapkan. Namun, hingga saat ini, pihak Dinas Kominfo belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan para jurnalis.
Di tengah aksi yang berlangsung damai, muncul dugaan adanya oknum pendemo yang menerima uang sebesar Rp500 ribu. Oknum berinisial (H) itu diduga menerima uang dari pihak tertentu dengan tujuan yang belum jelas. Informasi ini pertama kali mencuat dari staf Kominfo Mesuji yang mengaku mengetahui adanya penerimaan uang tersebut. Dugaan ini pun menjadi perbincangan di kalangan jurnalis yang hadir dalam aksi tersebut.
Keberadaan dugaan oknum pendemo yang menerima uang ini menimbulkan spekulasi di lapangan. Beberapa pihak menduga bahwa ada upaya untuk mencoreng aksi damai yang dilakukan jurnalis, sementara yang lain mempertanyakan integritas peserta aksi. Hingga saat ini, belum ada bukti konkret mengenai motif dan tujuan pemberian uang tersebut. Namun, isu ini mencerminkan beragamnya kepentingan di balik perjuangan para jurnalis untuk mendapatkan transparansi.
Koordinator aksi damai, Gusmanto, mengaku telah mencoba menghubungi oknum berinisial (H) untuk mengklarifikasi dugaan tersebut. Namun, hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan tidak merespons panggilan atau pesan WhatsApp yang dikirimkan. Hal ini semakin menimbulkan tanda tanya besar terkait kebenaran informasi yang beredar.
Para jurnalis yang terlibat dalam aksi ini menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal isu transparansi anggaran advertorial di Mesuji. Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Mesuji, khususnya Dinas Kominfo, untuk segera memberikan klarifikasi dan memastikan kebijakan yang lebih adil bagi semua media. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, aksi lanjutan akan kembali digelar dalam waktu dekat.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut integritas dunia jurnalistik. Keberpihakan dalam distribusi anggaran advertorial dinilai dapat merusak independensi media dan menimbulkan ketidakadilan bagi perusahaan pers yang beroperasi di Mesuji. Oleh karena itu, transparansi dalam penggunaan anggaran publik menjadi hal yang wajib diperjuangkan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia jurnalistik.
(GNN – RIDWAN)
