Palembang,Sumatera Selatan,GemaNusantaraNews.com –
Dalam sebuah agenda rutin Coffee Morning yang digelar di Markas Polda Sumatera Selatan, Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho secara tegas mendeklarasikan bahwa satu-satunya “juragan” atau pemilik hak tertinggi bagi institusi Polri adalah masyarakat.
Pernyataan ini sekaligus mengubah paradigma lama yang memosisikan warga hanya sebagai objek pengamanan, menjadi mitra utama yang berhak menilai dan mengevaluasi kinerja aparat penegak hukum.
Pernyataan humanis tersebut disampaikan Kapolda di hadapan seluruh Pejabat Utama (PJU) Polda Sumsel, serta didampingi oleh Kepala Biro Logistik Kombes Pol Budi Santosa yang memaparkan materi teknis.
Seluruh jajaran kepolisian di lingkungan Polda Sumsel diminta untuk menyamakan persepsi bahwa pelayanan maksimal kepada masyarakat adalah prioritas mutlak, bukan sekadar target administratif.
Agenda Coffee Morning berlangsung pada Kamis, 2 April 2026, mulai pukul 08.00 WIB, tepatnya di Ruang Transit Gedung Presisi Polda Sumsel, Palembang.
Momen yang biasanya bersifat santai dan kebersamaan ini sengaja dipilih Kapolda sebagai forum yang lebih cair untuk menyampaikan arahan strategis tanpa kesan kaku dan formal berlebihan.
Kapolda menegaskan bahwa meskipun secara internal polisi merasa telah bekerja dengan baik, penilaian final tetap berada di tangan masyarakat sebagai “juragan” sejati.
Oleh karena itu, setiap bentuk pertanggungjawaban kinerja harus diorientasikan kepada kepuasan publik, bukan sekadar laporan internal.
Hal ini dinilai krusial untuk membangun kepercayaan publik yang selama ini menjadi tantangan besar bagi institusi Polri.
Sebagai langkah konkret, Kapolda menginstruksikan jajarannya untuk membuang jauh-jauh sikap anti kritik.
Ia memerintahkan Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) untuk memfasilitasi ruang pertemuan tatap muka antara polisi dan warga.
Berbagai elemen masyarakat akan diundang secara bergiliran, mulai dari kelompok lunak (soft), sedang (medium), hingga yang keras (hard), termasuk kelompok yang selama ini gemar mengkritik polisi.
Kapolda dengan tegas menyatakan, “Kita tidak anti kritik.
Justru masukan tajam dari mereka adalah ‘cermin’ bagi kita untuk terus memperbaiki tata kelola kepolisian di lapangan.
” Instruksi ini disampaikan secara lugas tanpa tafsir ganda, memerintahkan jajarannya untuk proaktif membuka ruang diskusi dan mengundang komunitas masyarakat tanpa diskriminasi, demi terciptanya sinergi yang solid antara polisi dan warga.
Seluruh kesiapan logistik, sarana, dan prasarana yang dipaparkan oleh Karolog Polda Kombes Pol Budi Santosa ditekankan harus bermuara pada satu tujuan utama: memberikan pelayanan yang maksimal dan responsif kepada masyarakat.
Kapolda menegaskan bahwa optimalisasi aset tidak ada artinya jika tidak berujung pada kemudahan dan perlindungan nyata bagi sang “juragan”, yaitu masyarakat Sumsel.
Kapolda Sumsel menutup arahannya dengan harapan bahwa melalui pendekatan humanis dan keterbukaan terhadap kritik, berbagai potensi konflik dapat diredam sejak dini.
“Jika kita sudah bersinergi, mendengar langsung dari masyarakat selaku ‘juragan’ kita, maka ketika kita membutuhkan dukungan dalam bertugas, masyarakat sudah merasa menjadi satu bagian tim pemelihara Kamtibmas bersama Polri,” tutup Kapolda.(red)
