Pabrik Melanggar Perda, Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab.Lamtim Tutup Mata

Lampung Timur , Gemanusantaranews.com — Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lampung Timur kembali mendapati laporan masyarakat terkait perusahaan industri besar dikecamatan sukadana sejak 2017 beroperasi melanggar Peraturan Daerah (Perda) pasal 37 nomor 4 tahun 2012.

Perusahaan Industri minyak mentah kelapa sawit PT. Tunas Baru Lampung TBK yang posisinya terletak di wilayah Kecamatan Sukadana mulai beroperasi pada tahun 2017 yang diduga melanggar Perda Lampung Timur Nomor 4 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur. karena sesuai pasal 37 Perda Nomor 4 tahun 2012, yakni Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 37
(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
huruf e meliputi:
a. kawasan peruntukan industri besar;
b. kawasan peruntukan industri menengah; dan
c. kawasan peruntukan industri kecil.

(2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengendalian dan pembatasan kegiatan industri besar diarahkan di Kecamatan Bandar Sribhawono dan Kecamatan Sekampung Udik.
(3) Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Bandar Sribhawono dan Kecamatan Sekampung Udik.
(4) Kawasan peruntukan industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c berupa pengolahan hasil pertanian terdapat di Kecamatan Pekalongan, Kecamatan Batanghari Nuban, Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Marga Sekampung, dan Kecamatan Waway Karya.

Menurut Ketua Markas Cabang Laskar Merah Putih (Macab LMP) Lampung Timur, Amir Faisol meminta kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar tegas menegakan Peraturan Daerah yang telah dibuat dan sah menurut hukum.

” Pabrik industri minyak mentah kelapa sawit sudah beroperasi sejak 2017, sedangkan perda Lampung Timur telah diberlakukan sejak 2012 tidak ada kecamatan sukadana untuk dibangunkan perusahaan besar, lalu mengapa Pemkab tidak melakukan tindakan sesuai Perda, karena itu kami meminta tegas agar pabrik itu ditutup.”tegas Amir Faisol.

Masih Kata Amir Faisol, mengapa saya mengatakan pabrik itu harus ditutup hingga peraturan daerah serta tuntutan masyarakat dipenuhi terwujud dasarnya adalah janji pihak PT kepada masyarakat hingga saat ini masih belum terlaksana secara maksimal, contohnya lalulalang kendaraan dilokasi permukiman warga, untuk meminimalisir debu ,penyiraman tidak rutin dalam 1 minggu hanya sekali. Kedua, pembuatan drainese belum dilakukan. Ketiga , lampu yang terpasang tidak hidup setiap malam, hanya saat penggilingan pabrik saja. Ke empat, pengerasan badan jalan belum dilakukan. Itu perjanjian dengan masyarakat dari awal pabrik sampai sekarang tidak jelas ( surat tuntutan masyarakat bermaterai ada di LMP).

Lebih jauh, Amir Faisol membeberkan, perihal beroperasinya pabrik seluas 18 hektar itu dibenarkan Amin dan Widodo karyawan sekaligus HRD PT. Tunas Baru Lampung tbk, sejak Tahun 2017, pabrik tersebut mengolah bahan mentah kelapa sawit.

Hingga berita ini diterbitkan , Pihak DPMPTSP Kabupaten Lampung Timur belum dapat dimintakan keterangan.(red)

Subscribe

Terima kasih telah membaca artikel kami untuk informasi terbaru, silakan berlangganan newsletter kami di bawah ini.

No Responses

Tinggalkan Balasan