Milyaran Anggaran Lampung Timur Diduga Cacat Hukum

Lampung Timur – Dugaan cacat hukum realisasi Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Lampung Timur tersebut telah melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018.

Hal itu ditegaskan Amir Faisol Ketua Cabang Lamskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Lampung Timur.
Rabu 09/10/19, kepada sejumlah wartawan Ketua Markas LMP Lampung Timur itu tegas menyampaikan indikasi cacat hukup dalam proses realisasi APBD di kabupaten itu.

Menurutnya, dalam Perpres tegas menyebutkan larangan bagi setiap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar tidak menanda tangani kontrak dengan pihak penyedia (pihak ketiga Red) sebelum ada surat ketersediaan anggaran.

,”Dalam Perpres nomor 16 th 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah itu jelas bunyi pasal 52 diayat 2, menyebutkan bahwa PPK dilarang membuat ikatan perjanjian atau menanda tangani kontrak dengan penyedia sebelum tersedianya anggaran belanja (SPD), sementara tahun 2019 ini Lampung Timur sudah puluhan milyar direalisasikan, dengan tidak mengacu pada Perpres, jelas itu cacat hukum,” tegas Amir Faisol.

Seperti diketahui sebelumnya dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU PR) Kabupaten Lampung Timur ramai menjadi sorotan publik dari berbagai kalangan, bahkan puluhan rekanan.
lantaran proyek yang telah dikerjakan sejak May 2019 hingga Agustus belum terbayarkan.
Belum dibayarkan anggaran untuk para pihak ketiga (rekanan Red) tersebut lantaran Surat Penyediaan Dana (SPD) belum diturunkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

,”Sekarang semua proyek itu telah dibayarkan, dan itu jelas telag melanggar Perpres, mengapa PPK menanda tangani kontrak kerja sama dengan penyedia, sementara SPD belum ada,” tandas Ketua LMP Lampung Timur.

Distan Keluhkan Anggaran Alsintan

Bebeda dengan Dinas PU PR, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Timur justru pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan melalui E-Katalog hingga saat ini belum juga terbayarkan.
,”Kita sudah laksanakan untuk pengadaan Alat Mesin Pertanian (Alsintan), tepatnya, bulan Mey silam, sampai sekarang belum cair, katanya SPD belum turun,” aku Yusup HR.

Menurut Yusup, sebesar 26 Milyar dari APBD untuk pengadaan Alsintan direalisasikanya pengadaan Alsintan Bulan May silam itu merupakan bentuk dari aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Timur.
Sialnya, proses realisasi pengadaan melalui E-Katalog tersebut pun hanya berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

,”Saya berani melaksanakan anggaran itu berdasarkan DPA, karena memang tahun-tahun sebelumnya juga kita merealisasikan anggaran pengadaan barang dan jasa atas dasar DPA,” ketus Yusup HR.

Subscribe

Terima kasih telah membaca artikel kami untuk informasi terbaru, silakan berlangganan newsletter kami di bawah ini.

No Responses

Comments are closed.