Bersamaan Dengan Beredarnya Berita Bagi Bagi Paket (proyek), Plt.Kadis Dikbud Lamtim Mengundurkan Diri Dari Jabatannya.

Lampung Timur, Gemanusantaranews.com — Beredarnya berita bagi bagi paket di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur, Plt Kadis Dikbud Lamtim ,Tabrani Hasim mengundurkan diri. jum’at 26/07/2019

Berita bagi bagi paket proyek di dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten lampung timur, membuat panas suhu di pemkab lamtim, pasalnya dengan beredarnya berita tersebut, di isukan Plt kadis Dikbud, Tabrani Hasim melayangkan surat pengunduran diri nya.

selang beberapa hari Isu yang beredar terkait pengunduran diri plt kadis dikbud tersebut, awak media mencoba mengkonfirmasi yang bersangkutan,(jum’at,26/07). Saat di temui di ruang makan kantor badan kepegawaian kabupaten lampung timur, dimana, Tabrani Hasim juga menjabat selaku Sekertaris BKD, ia dengan tegas membantah isu yang sedang hangat tersebut.

” tidak benar itu, hanya isu.” kata tabrani yang baru saja pulang dari jakarta.

dilain pihak, dihari yang sama, awak media mencoba mencari informasi kepada bupati lampung timur, Zaiful Bokhari, menanyakan perihal pengunduran diri Plt.kadis dikbud. Bupati lampung timur mengatakan, benar, ada surat pengunduran diri Plt.kadis dikbud.

” Tetapi saya belum menandatangani nya.” jelas Bupati usai audensi dengan salah satu ormas dilamtim.

Dilain pihak, Sekertaris Lembaga Swadaya Masyarakat GIPAK LAMTIM, Rini Mulyati mengatakan sangat menyayangkan sikap pengunduran diri yang di lakukan oleh plt. Kepala dinas pendidikan dan kebudayaan, karena hanya beliau lah yang dapat membuka siapa sebenarnya “tim” yang di maksud tersebut mengingat sesuai keterangan yang di himpun bahwa penyerahan data paket (proyek) tersebut atas perintahnya.

” Dan kami berharap kepada Bupati Lampung timur dapat mempertimbangkan dengan baik untuk menandatangani surat pengunduran diri tersebut dan biarkan yang bersangkutan menyelesaikan tanggung jawabnya terhadap permasalahan bagi bagi paket oleh pihak yang di sebut “TIM”. Hal ini di maksudkan agar polemik yang terlanjur menguap ini, bisa diluruskan , sehingga mengembalikan kepercayaan masyarakat dan rekanan terhadap keterbukaan informasi publik,  apalagi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa milik pemerintah.(apri)

Subscribe

Terima kasih telah membaca artikel kami untuk informasi terbaru, silakan berlangganan newsletter kami di bawah ini.

No Responses

Tinggalkan Balasan